JAKARTA - Disadari atau tidak, bisnis online atau e-commerce di Indonesia memiliki potensi pasar yang besar. Hal ini dikarenakan, masyakat di tanah air sebagaian besar telah dapat mengakses internet dengan mudah serta siapapun bisa menggunakan teknologi tersebut, kapanpun dan dimanapun.
"Alasan utama bisnis online di Indonesia bisa berkembang pesat, karena tidak adanya regulasi. Sehingga, environment bisa bebas," ujar Direktur situs belanja online, Berniaga.com, Jullian Gafar di sela-sela acara pengenalan Asosiasi E-Commerce Indonesia kepada pers, di Grand Indonesia Jakarta, Kamis, (3/5/2012).
Menurutnya, mengapa bisnis online tersebut bisa tumbuh dengan subur, lantaran tidak ada campur tangan dari pemerintah. Akan tetapi dari sisi perlindungan terhadap konsumen, itu yang dikhawatirkan.
Beberapa waktu lalu, pernah dilakukan riset yang hasilnya menunjukkan potensi yang besar pada bisnis e-commerce. "E-commerce di tahun 2008, khususnya di i ndonesia, memiliki potensi bisnis hingga 330 trilyun. Transaksi e-commerce 2012, sudah berkisar 30 trilyun di indonesia," ujar Hasan Hasyim direktur e-commerce bisnis, Menkominfo.
Berdasarkan data dari MasterCard Worldwide, kira-kira 57 persen orang Indonesia sudah akrab dengan ide belanja online. Jumlah bisnis yang didirikan secara online pun kabarnya terus bertambah setiap harinya.
Untuk itulah dirasa perlu adanya sebuah wadah terkait industri e-commerce di Indonesia. Wadah tersebut berbentuk asosiasi berbadan hukum yang kini telah resmi berdiri bernama asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Asosiasi itu berfungsi tidak hanya sebagai payung aspirasi dari para pelaku bisnis, tetapi juga bisa menjembatani apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan keluhan maupun kejahatan dalam transaksi online.
"Harapan kami dengan forum ini, kami bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mengembangkan industri e-commerce di Indonesia," ujar Dewan pengurus idEA, Daniel Tumiwa dari Multiply.com.
IdEA juga akan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait, termasuk pemerintah seperti kementrian perdagangan, kementrian komunikasi dan informatika, departemen keuangan, direktorat jenderal HAKI serta YLKI (terkait dengan perlindungan konsumen). (fmh)
Sindikasi techno.okezone.com
0 komentar:
Posting Komentar