JAKARTA - Negara yang bergantung pada satu jenis pangan pokok tentu sangat beresiko akan ketahanan pangannya. Oleh sebab itu diversifikasi pangan harus dimaksimalkan.Â
Untuk mewujudkan agar pangan lokal lebih berperan, perlu dimulai dari sisi penyediaan di sisi hulu. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi bagaimana cara mengolah atau memasak pangan lokal tersebut dan bahan juga harus mudah diperoleh di pasaran serta harga terjangkau.
Â
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung ketersediaan pangan lokal dibeberapa daerah di nusantara ini. Kegiatan BPPT lima tahun terakhir lebih banyak melakukan penggalian sumber pangan lokal seperti melakukan deseminasi teknologi pengolahan jagung mulai dari penyediaan produk antara jagung (tepung dan beras jagung) sampai produk olahannya dengan teknologi skala usaha industri kecil dan Koperasi. Selain itu juga penyediaan teknologi ekstraksi sagu dan pengolahan s agu menjadi mie sagu.
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain di Grobogan Jawa Tengah dan di Kupang Nusa Tenggara Timur dengan mengenalkan teknologi pengolahan jagung. Sedangkan teknologi pengolahan sagu dilaksanakan di Papua dan Maluku.
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BPPT ini mendapat respon yang positif dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Kegiatan diseminasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan pangan di daerah berbasis bahan baku lokal.
Dari aspek ketahanan pangan, upaya untuk menguatkan pangan lokal di daerah menjadi sangat penting karena dapat menjadi alternatif pangan bila terjadi gangguan pada pasokan beras.
Keberadaan pangan lokal tersebut juga merupakan wujud nyata program diversifikasi pangan. Untuk ini dibutuhkan komitmen dan peran pemegang kebijakan terkait guna menyebarkan semangat diversifikasi pangan ini.
Dukungan kebijakan dan kordinasi yang kuat bagi stakeholder agar pangan kita dapat lebih berdaulat menjadi keharusan. Selanjutnya keberadaan pangan lokal non beras dan non terigu perlu diperbanyak dan terjangkau oleh masyarakat baik ketersediaan, cara pengolahan serta harganya.
Oleh sebab itu dukungan kebijakan fiskal terhadap diversifikasi pangan ini harus lebih implementatif. Sebagai contoh produk mocaf yang berasal dari singkong tidak perlu dikenakan pajak penambahan nilai (PPN) 10 % karena akan memberatkan pelaku usaha lokal.
Disamping itu bagi daerah yang telah menerapkan penggunaan pangan lokal diberikan semacam kemudahan usaha dan adanya kompensasi sosial yang lebih nyata. Selama ini dirasakan diversifikasi hanya diserukan di tingkat kebijakan namun di tingkat operasionalnya kurang mendapat perhatian.
Dalam urusan pangan lokal ini BPPT juga tidak dapat bergerak sendiri, perlu dukungan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu sinergi antar instansi dalam penyediaan pangan lokal menjadi sangat penting agar Indonesia lebih memiliki kedaulatan dalam penyediaan pangan baik di tingkat nasional maupun regional. (humasBPPT/TAB) (adv)
(amr)
0 komentar:
Posting Komentar